Dhea Aminatul Lestari Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang
Setiap hari, ratusan warga di Kabupaten Situbondo memulai hari dengan penuh tantangan. Penyebabnya yaitu karena jalan-jalan di sekitar mereka yang rusak parah. Lubang besar di tengah jalan, aspal yang mengelupas, serta genangan air saat hujan turun membuat perjalanan seperti melewati jalur rintangan. Bahkan, banyak warga harus memperbaiki motor atau mobil mereka karena kerusakan akibat jalan tersebut. Pemandangan ini sudah menjadi hal biasa, banyak warga yang merasa pemerintah tidak peduli dengan keselamatan dan kenyamanan mereka. Pertanyaan yang muncul yaitu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kondisi ini?
Di daerah pedesaan Situbondo seperti Suboh, Jangkar, dan Asembagus, jalan mengalami rusak parah terutama saat musim hujan. Lubang yang tertutup genangan air dapat membahayakan pengendara. Jalan ini biasanya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi akan berdampak langsung pada ekonomi warga karena ongkos yang naik dan pengiriman terhambat. Sebagai bagian dari jalur pantura Jawa Timur, Situbondo seharusnya mendapat perhatian lebih. Banyak proyek perbaikan tidak selesai tepat waktu atau cepat rusak kembali yang menandakan lemahnya pengerjaan dan pengawasan.
Pemerintah Situbondo memang mengalokasikan anggaran perbaikan jalan lewat APBD, namun realisasinya sering lambat dan tidak transparan. Warga tidak tahu proyek apa yang dikerjakan dan kapan giliran daerah mereka, sehingga kepercayaan pun menurun. Padahal, transparansi dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk pengawasan dan pemahaman bersama. Warga sering mengeluhkan buruknya kualitas kerja kontraktor yang dinilai hanya mengejar untung tanpa memperhatikan mutu. Material tidak sesuai standar, pengerjaan terburu-buru, dan pengawasan lemah. Bahkan, jalan yang baru diperbaiki bisa rusak dalam hitungan minggu, memunculkan pertanyaan soal jaminan mutu dan sanksi bagi kontraktor yang lalai.
Masyarakat Situbondo juga bertanggung jawab menjaga jalan, namun kesadarannya masih rendah. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air sehingga membuat jalan cepat rusak. Kendaraan berat pun sering melintas di jalan desa yang tak sesuai kapasitas. Karena itu, edukasi tentang peran dan tanggung jawab warga perlu ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Situbondo bisa mencontoh beberapa daerah lain yang berhasil menekan jumlah jalan rusak dengan membentuk tim reaksi cepat tanpa menunggu viral di media sosial. Respons cepat seperti ini tidak hanya membuat warga merasa diperhatikan, tetapi juga mencegah kerusakan bertambah parah.
Faktanya bahwa di beberapa kecamatan di Situbondo, jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat karena kondisi jalan yang buruk. Korban bukan hanya pengendara motor, tetapi juga pejalan kaki dan anak-anak sekolah. Setiap lubang di jalan bisa menjadi ancaman serius. Maka, memperbaiki jalan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal nyawa. Pemerintah seharusnya menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan anggaran dan kebijakan.
Kita tidak bisa terus-menerus saling menyalahkan. Pemerintah harus memperbaiki sistem, kontraktor harus meningkatkan kualitas kerja, dan masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan mereka. Jika ketiganya bisa bekerja sama, maka masalah jalan rusak di Situbondo bisa diselesaikan secara bertahap. Setiap laporan warga harus ditanggapi dengan cepat, setiap proyek harus diawasi ketat, dan setiap kerusakan harus diperbaiki sebelum bertambah parah. Selain itu, sistem pemeliharaan juga harus diterapkan. Pemeriksaan rutin harus menjadi kebijakan tetap, bukan reaksi sementara.
