Arrayan Yedhi Nalendra Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang
Di berbagai daerah, terutama wilayah dengan infrastruktur yang belum dirancang untuk menghadapi perubahan iklim, kerusakan lebih cepat terjadi dan biaya pemeliharaan meningkat drastis. Latar belakang masalahnya adalah perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur di Indonesia yang masih belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak perubahan iklim, sehingga menyebabkan kerentanan terhadap cuaca ekstrem dan penurunan usia teknis infrastruktur. Saya berpendapat bahwa perubahan iklim harus menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan. Tanpa adanya penyesuaian desain dan kebijakan berbasis iklim, maka infrastruktur publik akan terus mengalami kerusakan berulang yang merugikan masyarakat secara ekonomi dan sosial.
Peningkatan curah hujan yang intens akibat perubahan iklim menyebabkan genangan dan banjir yang merusak permukaan jalan. Aspal menjadi mudah terkelupas karena air yang meresap dan melemahkan daya ikat antara agregat, sementara jalan-jalan yang berada di daerah cekungan atau dekat aliran sungai menjadi sangat rentan terhadap kerusakan ini. Tidak hanya jalan, jembatan juga menghadapi tantangan serius; jembatan dengan elevasi rendah sering kali tergenang saat banjir, dan arus yang kuat dapat menggerus pondasi atau pilar sehingga menurunkan kestabilan strukturalnya. Selain itu, perubahan iklim mempercepat pelapukan material jembatan, terutama di daerah dengan kelembaban tinggi.
Curah hujan ekstrem juga memengaruhi kondisi tanah, membuat struktur tanah menjadi tidak stabil. Di daerah perbukitan, hal ini sering memicu longsor yang menimbun jalan atau merusak jalur akses, sementara tanah yang terus jenuh air dapat menyebabkan jalan amblas atau retak akibat pergerakan tanah di bawahnya. Kerusakan infrastruktur semacam ini tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang besar, seperti terhambatnya arus logistik, terganggunya aktivitas ekonomi, serta terganggunya layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Biaya perbaikan yang harus ditanggung pemerintah daerah juga membebani anggaran, dan jika tidak diantisipasi, kerugian ekonominya bisa jauh lebih besar dibandingkan biaya investasi untuk langkah preventif.
